Komisi V DPR RI mengapresiasi pemerintah serta seluruh operator sarana dan prasarana transportasi nasional yang telah bekerja secara maksimal dan melakukan terobosan terhadap penanganan sarana dan prasarana transportasi dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2018 lalu.

“Kami mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam penanganan arus mudik lebaran tahun 2018.  Ada beberapa indikator yang berhasil dalam penangan arus mudik  ini, misalnya menurunnya angka kecelakaan dan kelancaran arus mudik,” ungkap  Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, BMKG, Basarnas, Korlantas Polri dan Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Nasional, Selasa (24/7/2018).

Dan mengenai banyaknya kecelakaan kapal moda transportasi laut sungai, danau dan penyeberangan khusus pada tenggelamnya KM Sinar Bangun dan KMP Lestari Maju, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran baik laut, sungai, danau dan penyeberangan melalui penegakan hukum terhadap penggunaan kapal, sesuai standar keselamatan dan keamanan pelayaran, serta peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perlu juga dilakukan pengawasan terhadap peralatan perlengkapan kapal seperti life jacket dan life raft. Pengawasan juga terhadap persetujuan pelayaran, kelebihan penumpang dan manifest penumpang, pengawasan terhadap alat komunikasi dan navigasi, pengawasan terhadap SDM awak kapal serta peningkatan pembinaan, pengawasan dan kerja sama di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ungkap Fary.

Lebih lanjut politisi  Partai Gerindra itu juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki beberapa hal yang terjadi selama arus mudik dan balik Lebaran. Diantaranya, peningkatan kapasitas angkutan umum dalam mengangkut penumpang seperti kereta api, pesawat, bus dan kapal.

“Perlu ditingkatkan sosialisasi program angkutan mudik gratis yang menggunakan kapal, serta sosialisasi dan perencanaan terkait manajeman rekayasa lalu lintas pada arus mudik dan arus balik,” jelas politisi dapil NTT itu. (rnm/sf)